Hubungan Indonesia dengan Australia

Hubungan Indonesia dengan Australia

Kemerdekaan

Ketika bangsa Jepang menjajah Indonesia pada tahun 1942, dibentuklah pemerintahan Kolonial Belanda dalam pengasingan di Australia. Sebagai anggota tentara Sekutu, Belanda dan pemerintahannya yang dalam pengasingan tersebut mendapatkan kekuasaan ekstra teritorial serta dibantu oleh Pemerintah Australia.

Oleh karena adanya penjajahan Jepang tersebut, banyak pengungsi Indonesia yang berkumpul di Australia. Di antara pengungsi ini ada pelaut dan pramugara Indonesia dari kapal-kapal Belanda, dan ada juga tentara Indonesia dari angkatan bersenjata Belanda, serta petugas dan pegawai kesehatan.

Pada tahun 1943 Belanda mengangkut 500 orang lebih ke Australia, baik pria, wanita dan anak-anak, dari perkampungan tawanan di Tanah Merah. Juga, Belanda bermaksud untuk mengasingkan para tawanan ini di Australia.

Para tawanan ini berhasil menyampaikan surat kepada seorang Australia pekerja pelabuhan dan kemudian juga kepada seorang pegawai kereta api. Surat-surat ini berisi penjelasan mengenai maksud Belanda tersebut di atas dan mereka meminta bantuan kepada masyarakat Australia. Tanggapan terhadap surat ini cepat dan kuat. Serikat Buruh Australia melakukan kampanye secara bersemangat dan berhasil membebaskan para tawanan ini.

Mereka juga membantu orang-orang Indonesia yang terdampar di Australia akibat Perang Dunia, untuk mengatur pemberian dukungan bagi negaranya. Sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, semakin bersemangatlah kampanye yang dilakukan oleh Serikat Buruh di Australia. Serikat Buruh tersebut menekan Pemerintah Australia agar mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Australia merupakan salah satu dari negara-negara yang pertama mengakui hak Indonesia untuk merdeka.

Usaha-usaha Pemerintah Belanda untuk meneguhkan kembali kendali kolonialnya di Indonesia di antara tahun 1945 dan 1949 benar-benar dihalangi oleh Serikat Buruh dan oleh Pemerintah Australia yang waktu itu dikuasai Partai Buruh. Kapal-kapal Belanda tidak diberi bahan bakar, dan para pekerja pelabuhan tidak mau menaikkan muatan bahan persediaan ke atas kapal Belanda.

Pada bulan Oktober 1945, Pemerintah Indonesia mulai memulangkan orang-orang Indonesia ke beberapa daerah di Indonesia yang dikuasai oleh tentara Republik, meskipun usaha ini ditentang oleh Belanda.

Australia membantu para pejuang nasionalis Indonesia dalam perjuangan mereka mencapai kemerdekaan. Pada tahun 1947, Indonesia meminta Australia untuk mewakili Indonesia dalam Komisi Tiga Negara yang diusahakan oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Australia mewakili Indonesia dalam perundingan-perundingan yang menuju ke pengakuan Belanda terhadap Indonesia pada tahun 1949. Australia juga mensponsori masuknya Indonesia ke PBB pada tahun 1950.

Australia dan Indonesia tetap menjaga hubungan baik sejak saat itu. Namun, terdapat juga beberapa perbedaan pendapat. Salah satu perbedaan tersebut berkenaan dengan perselisihan yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan Belanda atas Nugini Barat (Irian Jaya sekarang).

Irian Jaya

Antara tahun 1959 dan tahun 1962 Pemerintah Australia berpihak kepada pemerintah Belanda selama perjuangan Indonesia menentang pemerintahan Belanda di Irian Barat. Pada saat itu Partai Komunis Indonesia mulai berpengaruh  dan ada kekhawatiran di Australia mengenai pengaruh itu. Dikhawatirkan bahwa integrasi daerah jajahan Belanda yang dulu disebut Nugini Barat itu dengan Indonesia akan memperluas pengaruh komunisme.

Masalah tersebut di atas menimbulkan ketegangan terhadap hubungan antara Australia dan Indonesia. Akhirnya dirundingkanlah penyelesaian pada tahun 1962, dengan bantuan PBB, dan Irian Jaya menjadi propinsi Indonesia yang ke-26.

Sejak tahun 1962, Australia telah mengakui Irian Jaya (yang sejak awal tahun 2002 disebut Papua) sebagai bagian integral dari Republik Indonesia.

Konfrontasi dengan Malaysia

Dalam periode tahun 1963-65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia. Australia dan Indonesia mempunyai pandangan yang berlainan mengenai pembentukan negara Malaysia. Daerah bekas jajahan Inggris ini meliputi Malaya, Sarawak, Sabah, dan Singapura. Namun, pada tahun 1965 Singapura keluar dari Malaysia.

Sebagai sebuah negara Persemakmuran, Malaysia mempunyai kaitan yang penting dalam hubungan militer dan pendidikan dengan Australia. Angkatan Bersenjata Australia sebelumnya telah membantu tentara Malaysia dan Inggris dalam perjuangannya melawan gerilya komunis yang aktif di Malaysia. Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Soekarno waktu itu menyebut Malaysia sebagai rezim ciptaan neo-kolonialis dan menganggapnya ancaman bagi Indonesia.

Australia waktu itu terus mendukung Malaysia dan semakin mengkhawatirkan perkembangan komunisme di Indonesia. Australia juga mengkhawatirkan adanya pendekatan konfrontasi yang digunakan Indonesia untuk menghadapi Malaysia. Akhirnya tentara Australia, yang mendukung Pemerintah Malaysia, terlibat dalam pertempuran dengan tentara Indonesia di Borneo (sekarang Kalimantan).

Masalah tersebut di atas terpecahkan dengan adanya kudeta yang gagal di Indonesia pada tahun 1965, dan dengan diangkatnya President Soeharto sebagai pemimpin. Sesudah tahun 1965 hubungan antara Australia-Indonesia mulai berkembang lagi, dan menjelang tahun 1967 Australia memberikan dana bantuan untuk membantu membangun kembali ekonomi Indonesia.

Hubungan Australia — Indonesia sesudah tahun 1966

Masa Pemerintahan Orde Baru di Indonesia merupakan suatu masa berkembangnya hubungan antara Australia-Indonesia. Hubungan kita telah berkembang semakin luas dan semakin dalam.

Wisatawan Australia memilih Indonesia

Sejak awal 1970-an Indonesia telah menjadi tujuan utama wisata bagi orang Australia. Penerbangan Garuda, Qantas, Sempati dan Merpati mengangkut penumpang dari Australia ke Indonesia dan sebaliknya. Australia telah menjadi sumber wisatawan yang penting bagi Indonesia. Bali merupakan propinsi yang paling dikenal. Ada sebuah lagu populer di Australia berjudul "I've been to Bali too" (Saya juga pernah ke Bali).

Sekarang, orang Australia mulai tertarik mengunjungi daerah-daerah lain di Indonesia. Semakin banyak yang mulai mengunjungi kota-kota, seperti Jakarta, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang dan Kupang, selain Denpasar. Kepariwisataan telah menjadi cara yang penting untuk meningkatkan pengetahuan orang Australia tentang bahasa dan budaya Indonesia.

Namun hal ini sempat meredup ketika terjadi peristiwa bom Bali I yang menewaskan banyak korban. Sebagian korbannya adalah turis mancanegara, dan beberapa diantaranya adalah warga Negara Australia. Australia menganggap ancaman teroris di Indonesia tinggi karena Indonesia tengah mempersiapkan eksekusi mati tiga terpidana kasus Bom Bali 2002 ini.

Integrasi Timor Timur

Peristiwa-peristiwa sekitar integrasi Timor Timur dengan Indonesia pada tahun 1976 telah ikut memegang peranan dalam hubungan Australia-Indonesia. Sesudah Portugis meninggalkan bekas daerah jajahannya tersebut di tahun 1975, terjadi perselisihan di antara berbagai kelompok politik di Timor Timur. Angkatan bersenjata Indonesia memasuki Timor Timur pada bulan Desember 1975 dan kawasan ini menjadi satu dengan Republik Indonesia di tahun 1976. Hal ini menyebabkan perdebatan di Australia. Di samping itu, kematian lima wartawan Australia di Timor Timur di tahun 1975 telah menjadi perhatian masyarakat Australia dan media. Australia mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor Timur secara de jure tahun 1979. Pada saat inilah mencuat satu peristiwa yang sempat membuat hubungan Indonesia dan Australia retak. Kasus tewasnya lima wartawan di Balibo, Timor Leste, pada 1975 ini dikenal dengan peristiwa Balibo.

Kemerdekaan bagi Timor Timur

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia. Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Pada tanggal 30 Agustus 1999, rakyat Timor Timur memilih merdeka (78.5%).

Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi.

Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.

Peristiwa-peristiwa ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia dalam jangka pendek tersebut. Namun, kedua negara telah sepakat untuk memandang ke depan, bukan ke belakang, disertai semangat yang positif, dan keduanya sepakat untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan.

Kerjasama semakin meningkat

Kerja sama antara Pemerintah Australia-Indonesia dan hubungan antara kedua bangsa telah semakin meningkat. Pemerintah kedua negara bekerja keras untuk membina saling pengertian antara bangsa Indonesia dan Australia. Sehubungan dengan hal tersebut, sedang dikembangkan hubungan yang lebih akrab dalam perniagaan, politik, pendidikan, kesenian, media dan komunikasi, olahraga dan profesi.

Kerjasama Kawasan Celah Timor

Salah satu perkembangan yang penting dalam hubungan Australia-Indonesia adalah ditandatanganinya Perjanjian Celah Timor pada tahun 1989. Perjanjian tersebut adalah mengenai pemanfaatan bersama minyak/gas alam di Laut Timor pada perbatasan Timor Timur dan Australia. Perjanjian yang dibicarakan antara Indonesia dan Australia tersebut digantikan dengan perjanjian baru yang ditandatangani oleh Australia dan Timor Timur sesudah kawasan ini mencapai kemerdekaannya.

Lembaga Australia-Indonesia

Lembaga Australia-Indonesia didirikan pada tahun 1989.

Lembaga ini bertujuan untuk:

·                     ikut mengembangkan hubungan yang stabil antara kedua negara kita;

·                     memberikan informasi kepada masyarakat Indonesia mengenai keanekaragaman budaya di Australia, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi;

·                     mengembangkan pengertian masyarakat Australia mengenai keanekaragaman budaya di Indonesia dan peluang kerja sama ekonomi.

Lembaga ini mendorong adanya hubungan antara orang Australia dan Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, media, perniagaan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan kesenian.

Wisatawan Indonesia menemukan Australia

Sekarang Australia menjadi tujuan wisata yang semakin populer bagi wisatawan Indonesia. Sejak tahun 1991, jumlah orang Indonesia yang mengunjungi Australia telah meningkat rata-rata 55% setiap tahun.

Lebih dari 106.000 orang Indonesia yang mengunjungi Australia di tahun 1994/1995. Kebanyakan orang-orang ini berkunjung sebagai bagian dari suatu kelompok orang yang sedang berlibur. Tujuan utama bagi orang Indonesia yang mengunjungi Australia adalah untuk berlibur, melanjutkan pendidikan, dan untuk berniaga.

APEC

APEC atau Asia-Pacific Economic Cooperation (Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik) adalah kelompok 18 negara di kawasan Asia-Pasifik. APEC pertama kali disarankan oleh Australia pada tahun 1989. APEC bertujuan untuk mendorong kerjasama ekonomi, penanaman modal dan perdagangan di kawasan ini.

Kawasan Asia-Pasifik menghasilkan kira-kira 50% dari barang dan jasa di dunia dan merupakan 40% dari perdagangan dunia.

APEC telah sangat didukung oleh Australia dan Indonesia. Pada tahun 1994 para pemimpin APEC mengadakan pertemuan di Bogor dan sepakat untuk melakukan penanaman modal dan perdagangan bebas di kawasan tersebut menjelang tahun 2020.

Perkembangan dalam perdagangan

Indonesia telah menjadi mitra dagang yang berharga bagi Australia. Ekonomi Industri Indonesia yang berkembang pesat dan tenaga kerja yang besar, digabung dengan teknologi tinggi Australia dan sumber daya alamnya telah memberikan banyak peluang usaha.

Hubungan perniagaan dan perdagangan

Perdagangan dan perniagaan antara Australia dan Indonesia semakin tumbuh. Perdagangan dua-arah telah meningkat menjadi 25, 2% selama tahun 2000-2002. Lebih dari 400 perusahaan Australia sedang melakukan perniagaan di Indonesia, mulai dari usaha pertambangan sampai telekomunikasi. Perusahaan-perusahaan ini bekerja sebagai mitra dagang dengan perusahaan dan pemerintah Indonesia.

Sejak berkembangnya hubungan niaga, jumlah perdagangan antara Australia dan Indonesia semakin meningkat.

Jual-beli dalam bidang jasa

Bidang terbaru dalam perdagangan yang semakin meningkat tersebut adalah bidang jasa. Australia menyediakan berbagai ragam jasa bagi usaha perniagaan di Indonesia. Beberapa dari jenis jasa yang disediakan oleh perusahaan Australia mencakup:

·                     jasa perbankan dan keuangan

·                     pendidikan dan pelatihan

·                     perencanaan perkotaan

·                     rancangan arsitektur

Bantuan dari Australia ke Indonesia

Pada tahun 2001–02 Australia akan menyediakan bantuan pembangunan kepada negara-negara lain sejumlah 1,725 juta dolar Australia. Indonesia akan menerima kira-kira 7,04% dari dana bantuan ini, yang berjumlah 121,5 juta dolar, melalui Program Kerjasama Pembangunan.

Australia merupakan negara pemberi donor terbesar kelima kepada Indonesia. Australia telah menyumbang 1.5% sampai 6% dana bantuan luar negeri Indonesia.

Tujuan bantuan Australia

Tujuan bantuan Australia adalah pengurangan kemiskinan dengan bantuan yang melalui dua aliran:

-          memperbaiki Pemerintahan termasuk administrasi pemerintah, lembaga perbankan, keuangan dan keadilan.

-          pengembangan sumber daya manusia masyarakat yang miskin dengan memperbaiki pendidikan;

-          kesehatan, khususnya ibu dan anak serta pengendalian HIV/AIDS; dan penyediaan air minum.

Banyak sumbangan Australia yang diarahkan ke Indonesia bagian timur, terutama ke Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya sebab daerah-daerah ini merupakan daerah yang paling miskin dan paling ketinggalan di Indonesia. Kebanyakan bantuan Australia berbentuk program pendidikan dan pelatihan. Dalam sektor pendidikan di Indonesia, Australia menyediakan program beasiswa yang terbesar.

Perjanjian Australia-Indonesia di bidang Pertahanan Keamanan

Pada tahun 1996 Australia dan Indonesia membuat Perjanjian Pertahanan Keamanan. Perjanjian tersebut dibuat karena kedua negara ingin memperkuat persahabatan yang ada di antara keduanya. Perjanjian itu juga mengakui pentingnya jaminan perdamaian dan stabilitas kawasan sebagai cara untuk menjamin adanya pembangunan ekonomi dan kesejahteraan bagi kedua negara.

Kedua negara menyepakati bahwa:

-          para menteri negara akan secara tetap berkonsultasi mengenai masalah-masalah keamanan;

-          mereka akan saling berkonsultasi jika terjadi tantangan yang sifatnya bermusuhan terhadap kepentingan keamanan bersama, dan mempertimbangkan tindakan individual atau tindakan bersama yang mungkin diambil; dan,

-          mereka akan bekerjasama dalam masalah-masalah keamanan.

-          Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Juli 1996.

Perjanjian ini tidak berlaku terhadap komitmen internasional yang ada pada kedua negara. Perjanjian itu juga didasarkan atas kesepakatan mengenai perlunya menghormati kedaulatan, kemandirian politik, dan integritas kawasan bagi semua negara

Hubungan Indonesia dengan Negara-negara Timur-Tengah

Hubungan antara Indonesia dengan Mesir semakin baik, dengan dibukanya perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai Kuasa Usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang makin erat ini memberi kontribusi besar kepada Indonesia, ketika terjadi perdebatan Indonesia di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yag membicarakan sengketa Indonesia-Belanda, para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.

Presiden Sukarno pun membalas pembelaan negara-negara Arab di forum Internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 dan Irak 1960. Pada 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemelihara Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Pasukan Garuda I.

Indonesia yang telah megikat hubungan harmonis sejak dulu dengan negara Tim-Teng, mempunyai dampak positif untuk memperluas perdagangannya khususnya. Lebih-lebih kencangnya isu terorisme yang banyak digembor-gemborkan AS, membuat investor-invostor dari Tim-Tengah mengalihkan investasinya ke negara lain. Pengalihan ini di prioritaskan kepada negara lain terutama negara yang bermayoritas memeluk Islam. Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, lebih menjadi sorotan negara Tim-Teng dibandingkan dengan negara-negara lain. Seperti, Malaysia, Thailand, Vietnam dll.

Reputasi Indonesia di bidang percaturan politik internasional juga mempunyai posisi yang terhormat, misalnya ketika menjadi inisiator Konferensi Asia-Afrika tahun 1955. Indonesia, bersama India. Mesir dan Yugoslavia menajdi pelopor berdirinya Gerakan Non-Blok. Selain itu juga, potensi alam Indonesia yang kaya dengan bahan mentah dapat diolah menajdi komoditi perdagangan ke Tim–Teng, karena lebih dari 70 persen kebutuhan negara-negara tersebut dari impor.

Hubungan yang sudah terjalin sudah lama, hubungan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meraih kerja sama dalam bidang perdagangan maupun untuk mendapatkan hibah dan bantuan kemanusian. Aplikasi dari hubungan ini terlihat ketika Menteri Perdagangan dan Industri Kuwait berkunjung ke Indonesia tahun 2000, ia menyatakan akan tetap menanamkan investasinya sebesar 1,2 milyar dolar AS, untuk menolong keluar dari krisis.

Selain itu juga, Indonesia memiliki kekuatan transaksi keuangan yang jumlah bertriliun-triliun rupiah terhadap suatu negara yang berada di Tim-Teng, yaitu suatu transaksi yang terkait dengan penyelenggaraan haji tiap tahun. Pada tahun 2006 Indonesia memberangkatkan sekitar 205.000 jama’ah haji. Jika biaya haji sekitar 2.577,00 dolar AS, maka dana yang terkumpul adalah sekitar 528.285.000,00 dolar AS atau Rp 4.860.222.000.000,00. Dari jumlah tersebut akan menjadi devisa Arab Saudi dalam bentuk living cost, akomodasi, konsumsi di Airport King Abdul Aziz dan Madinah, dan biaya-biaya lainnya.

Namun demikian, masih banyak kekurangan-kekuarangan khususnya dari pihak Indonesia sendiri. Seperti halnya yang diungkapan oleh Alwi Sihab Mantan Menko Kesra “Hubungan dagang Indonesia dengan Tim-Teng memiliki beberapa kelemahan, yaitu pendekatan yang masih rendah dan pengusaha Indonesia lebih berorientasi ke Amerika Serikat, Eropa dan Japang”. Kurangnya pendekatan dan menyepelekan pasar Tim-Teng mengakibatkan beberapa pengusaha Arab mengalihkan pandangannya ke Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina. Kesadaran promosi pegusaha Indonesia masih sangat rendah, mengakibatkan kurangnya peminat yang bekerja sama dengannya.

Harapan di Masa Yang Akan Datang

Harapan ke depan, hubungan Indonesia harus lebih banyak digerakkan secara agresif, baik di dunia politik, kebudayaan, perdagangan, maupun pendidikan. Peluang itu masih sangat terbuka lebar. Secara ekonomi, kawasan Tim-Teng ini dihuni sekitar oleh 300 juta jiwa yang tergolong konsumtif. Misalnya, Uni Emirat Arab berpenduduk 3 juta jiwa mengimpor produk senilai 23 miliar dolar AS per tahun dan porsi Indonesia baru 3,2 persen. Yordania berpenduduk 4,1 juta jiwa mengimpor produk senilai 2,59 miliar dinar Yordan per tahun. Sementara Indonesia baru 38,42 juta dinar Yordan (1,48 persen) di bawah Malaysia yang memiliki pangsa pasar 2,92 persen. Arab Saudi pada tahun 1994 mengimpor barang seharga 23 miliar dolar AS dan Indonesia hanya dapat mengekspor ke Saudi 1,15 persen kebutuhannya. Sangat disayangkan sekali prestasi yang telah dicapai oleh Indonesia di bidang perdagangan dengan Tim-Teng. Sedangkan Indonesia tiap tahunnya memberikan devisa besar ke Saudi, dengan memberangkatkan beribu-ribu jama’ah haji. Keadaan seperti ini merupakan PR besar bagi pemerintah, dikarnakan Saudi bukan hanya pintu gerbang untuk barang-barang kebutuhan Arab Saudi, tetapi juga pintu untuk masuknya barang-barang ke wilayah Afrika.

Dalam bidang politik, sudah saatnya Indonesia mengambil inisiatif untuk memelopori kerja sama antara negara-negara Islam termasuk negara-negara Arab, di waktu negara-negara Arab dalam situasi tidak saling percaya pasca-Perang Teluk III. Romantisme sejarah Sukarno dan Abdul Nasser Mesir dapat ditengok sebagai referensi, bahwa kedua kawasan dapat menjalin hubungan positif. Pada sisi lain, Indonesia dan negara-negara Tim-Teng termasuk negara yang dicurigai sebagai sarang teroris oleh Barat, khususnya Amerika, sehinga menjadi objek tekanan dan permainan politik Barat. Oleh karena itu Indonesia perlu bekerja sama dengan negara kawasan Tim-Teng untuk bersama-sama membuat kesepakatan tentang makna terorisme, agar isu tersebut tidak dijadikan alat kolonialisme dan imperialisme modern.

Referensi

Australia: Investigasi Balibo Tak Ganggu Hubungan dengan Indonesia, harian TEMPO, interaktif, internasional. Kamis, 10 September 2009

Hanvitra, Randy Ramadhani. 2009. Menyoal Hubungan Indonesia dan Timur Tengah. Diakses dari www.unisosdem.org  pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.25 WIB

Hubungan antara Australi dan Indonesia,  Australia-Indonesia Institute. Diakses dari http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab11/html pada tanggal 23 November 2009 pada jam 14.23 WIB